LATIHAN SOAL SEMESTER 3

PERTEMUAN 10’

SOAL EVALUASI

a.    Bagaimana bentuk demokrasi Indonesia periode 1945-1959? Jelaskan!

b.    Sebutkan prinsip-prinsip demokrasi pancasila!

c.    Bagaimana konsep awal dari demokrasi terpimpin ?

 JAWABAN

1.    Demokrasi pada periode ini dikenal dengan sebutan demokrasi parlementer ( demokrasi liberal ). Hal ini dipengaruhi adanya perubahan sistem pemerintahan Indonsia dari Presidensil menjadi Parlementer.

2.    Prinsip Demokrasi Pancasila

a.    Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia

b.    Keseimbangan antara hak dan kewajiban

c.    Pelaksanaan kebebasan yang bertanggungjawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain

d.    Mewujudkan rasa keadilan sosial

e.    Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat

f.     Mengutamakan persatuan nasionala dan kekeluargaan

g.    Menjunjung tinggi cita-cita dan tujuan nasional

3.    Konsep awal demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh kebijaksanaan dam permusyawaratan/perwakilan. Akan tetapi oleh Presiden Soekarno konsep demokrasi terpimpin ditafsirka lain yaitu terpimpin oleh Presiden Soekarno sendiri

PERTEMUAN 11

SOAL EVALUASI

1.    Sebutkan lima sikap yang mencerminkan prinsip demokrasi!

2.    Sebutkan contoh perilaku budaya demokrasi dalam lingkungan keluarga!

3.    Sebutkan contoh perilaku budaya demokrasi dalam lingkungan Sekolah!

4.     Sebutkan contoh perilaku budaya demokrasi dalam lingkungan Masyarakat !

 JAWABAN

1. Sikap yang mencerminkan perilaku prinsip demokrasi:

a.    Menjunjung tinggi persamaan

b.    Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban

c.    Membudayakan sikap bijak dan adil

d.    Membiasakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan

e.    Mengutamakan persatuan dan kesatuan nasional

2. Keluarga

Ø  Memecahkan masalah keluarga dengan musyawarah

Ø  Saling menghormati pendapat anggota dalam keluarga

Ø  Membiasakan bekerja sama membersihkan rumah

Ø  Orang tua memberikan uang saku kepada anaknya secara adil sesuai dengan kebutuhan sehari-hari

3.Sekolah

Ø  Ikut serta dalam kegiatan organisasi sekolah, seperti OSIS, PMR dan Pramuka

Ø  Mendengarkan penjelasan guru dan teman di kelas

Ø  Mematuhi tata tertib di sekolah

Ø  Menghormati pendapat teman dalam diskusi kelas

4.Masyarakat

Ø  Melaksanakan hasil keputusan musyawarah RT atau desa

Ø  Ikut serta dalam kegiatan karang taruna

Ø  Ikut dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa

PERTEMUAN 13 DAN 14

Soal Evaluasi :

1. Jelaskan mengapa keterbukaan itu perlu?
2. Jelaskan pengertian keterbukaan menurut pendapat aristoteles!
3. Sebutkan ciri-ciri keterbukaan!
4. Uraikan prasyarat yang dibutuhkan terwujudnya pemerintah yang transparan!
5. Jelaskan pengertian keterbukaan dan keadilan!

Jawaban :

1.     Agar penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan secara terbuka/transparan. Artinya berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan haruslah jelas, tidak dilakukan secara sembunyi sembunyio dan rahasia, melainkan segala sesuatunya (perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban) bisa diketahui oleh publik.Lebih dari itu rakyat berhak atas berbagai informasi faktual yang memadai mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintah.

2.     Macam-macam keadilan menurut Aristoteles:

(1) Keadilan Distributif

Perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah  diberikannnya

(2) Keadilan Komutatif

Perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang telah diberikan.

(3) Keadilan Kodrat Alam

Perbuatan yang memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan oleh orang lain kepada kita.

(4) Keadilan Konvensional

Perbuatan apabilah seorang warga negara telah mentaati peraturan perundang undangan yang telah dikeluarkan.

3.     Pemerintah yang terbuka memiliki empat ciri:

(1) Pemerintah menyediakan berbagai informatikan faktualmengenai kebijakan-  kebijakan yang akan dan sudah dibuat.

(2) Adanya peluang bagi publik dan pers untuk mendapatkan atau mengakses berbagai dokumen pemerintah.

(3) terbukanya rapat-rapat pemerintah bagi publik dan pers.

(4) adanya konsultasi publik yang dilakukan secara sistematik oleh pemerintah.

4.     Prasyarat terwujudnya pemerintahan yang transparan:

a.    Kontrol internal penyelenggara negara berupa penanaman keimanan yang berdimensi akhlak atau moral individupenyelenggara negara.

b.    Perbaikan kontrol masyarakat

c.    Perbaikan budaya yang kondusif, dengan cara memperbaiki budaya yang sudah rusak

d.    Perbaikan sistem politik yang menciptakan keterbukaan dan melibatkan kontrol masyarakat dalam penyelenggaraa negara.

5.     Keterbukaan adalah tindakan yang memungkinkan suatu persoalan menjadi jelas, mudah dipahami, dan tidak disangsikan lagi kebenarannya. Sedangkan keadilan adalah hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia.keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memeperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya.

PERTEMUAN 15.

SOAL EVALUASI

1.    Jelaskan dengan singkat pengertian transparansi!

2.    Jelaskan penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan!

3.    Sebutkan faktor penyebab terjadinya penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan!

JAWABAN

1.    Transparansi adalah suatu proses keterbukaan dari para pengelolah manajemen, utamanya manajemen publik, untuk membangun akses dalam proses pengelolaannya sehingga arus informasi keluar dan masuk secara berimbang.

2.    Pemerintahan yang tidak transparan adalah pnyelenggaraan pemerintahan yang bersifat tertutup dari pihak lain diluar pemerintah, terutama rakyat. Tertutup dalam pengertian ini adalah tidak dapat ditembus, dideteksi dan dikontrol oleh rakyat yang diperintah.Dengan penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan, mengakibatkan pembangunan tidak merata dan keadilan tidak tercapai.

3.    Faktor penyebab terjadinya pemerintahan yang tidak transparan:

1)    Pengaruh kekuasaan

a)    Penguasa yang ingin mempertahankan kekuasaannya sehingga melakukan perbuatan mehalalkan segala cara demi ambisi dan tujuan politik nya.

b)    Peralihan kekuasaan yang sering menimbulkan konflik, pertumpahan darah, dan dendam antar kelompok di masyarakat.

           

2)    Moralitas

Terabaikannya nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa sebagai sumber etika sehingga di kemudian hari melahirkan perbuatan tercela antara lain berupa ketidak adilan, pelanggaran hukum dan pelanggaran hak asasi manusia.

3)    Sosial dan ekonomi

c)    Sering terjadinya konflik sosial sebagai konsekwensi keberagaman suku, agama, ras dan golongan yang tidak di kelola dengan baik dan adil.

d)    Prilaku ekonomi yang syarat dengan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta berpihak kepada sekelompok pengusaha besar.

4)    Politik dan hukum

e)    Sistim politik yang otoriter sehingga para pemimpinnya tidak mampu lagi menyerap aspirasi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.

f)     Hukum telah menjadi alat kekuasaan sehingga pelaksanaanya banyak bertentangan dengan prinsip keadilan, termasuk masalah hak warga negara di hadapan hukum.

PERTEMUAN 16

1.  Budaya politik yang ditandai oleh anggota masyarakat yang ikut secara aktif dalam kegiatan politik disebut dengan budaya politik  ….

a.  Parokial                                           d.   Modern

b.  Kaula                                              e.   Tradisional

c.  Partisipan

2.  Adanya kesadaran bahwa dirinya sebagai anggota aktif dalam kegiatan politik dan paham akan input dan output politik, disebut dengan budaya politik ….

a.  Parokial                                           d.   Modern

b.  Kaula                                               e.   Tradisional

c.  Partisipan

3.  Anak-anak pejabat yang menjadi pengusaha-pengusaha besar karena memanfaatkan jabatan orang tua mereka dan memperoleh perlakuan istimewa adalah contoh budaya politik ….

a.  Partisipan                                        d.   Patrimonialistik

b.  Parokial                                           e.   Unggul

c.  Patronage

4.  Adanya pemilahan yang tegas antara penguasa ( wong gedhe ) dengan rakyat kebanyakan ( wong cilik ), menjadi ciri dari budaya Indonesia yaitu  ….

a.  Berkecenderungan patronage

b.  Berkecenderungan patrimonialistik

c.  Mempunyai hirarki yang ketat

d.  Bhineka Tunggal Ika

e.  Adanya birokrasi baru

5.  Salah satu ciri berkembangnya partisipasi politik masyarakat adalah ….

a.  Lahirnya organisasi social dan politik sebagai penyalur aspirasi masyarakat.

b.  Lahirnya bermacam-macam partai politik.

c.  Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat.

d.  Meluasnya peran serta masyarakat dalam proses politik.

e.  Kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik yang berlaku.

6.  Perhatikan lembaga-lembaga dibawah ini :

(1). Legislatif

(2). Eksekutif

(3). Yudikatif

(4). Kabinet

(5). Partai Politik

Yang bukan termasuk suprastruktur politik, ditunjukkan pada nomor  ….

a.  1                                          c.   3                                        e.   5

b.  2                                          d.   4

7.  Berikut ini merupakan agenda reformasi yang telah dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 1998 sampai sekarang, kecuali ….

a.  Tumbangnya rezim Orde Baru

b.  Reposisi TNI dan POLRI

c.  Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung

d.  Demonstrasi dengan cara anarkhis

e.  Amandemen UUD 1945

8.  Wujud partisipasi warga negara dalam kegiatan politik dibawah ini, kecuali  ….

a.  Melaporkan adanya korupsi kepada badan berwenang

b.  Mengikuti unjuk rasa anti korupsi secara damai 

c.  Mengikuti demonstrasi untuk melawan polisi

d.  Menyampaikan opini melalui surat kabar

e.  Menyampaikan saran dan kritik kepada Presiden melalui SMS

9.  Suatu proses seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap gejala politik yang terjadi di masyarakat, disebut fungsi partai politik sebagai  ….

a.  Sarana ruang kegiatan politik

b.  Sarana komunikasi politik

c.  Sarana sosialisasi politik

d.  Sarana rekruitmen politik

e.  Sarana pengatur konflik

10.          Faktor yang mendorong terbentuknya sistem multi partai adalah ….

a.  Keanekaragaman aliran dalam masyarakat

b.  Keanekaragaman partai politik

c.  Keanekaragaman suku bangsa

d.  Keanekaragaman ideologi dalam masyarakat

e.  Keanekaragaman komposisi dalam masyarakat

11.         Tokoh yang mengemukakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat adalah…

a.   Robert Mac Iver                          d.   Aristoteles

b.   Abraham Lincoln                                  e.   Huntington

d.  Rousseau

12.         Makna konsensus dalam demokrasi Pancasila adalah…

a.   Adanya persamaan pendapat dari seluruh peserta musyawarah

b. Terciptanya kesepakatan bersama yang memenuhi rasa keadilan dan kebenaran.

c.   Keputusan yang di hasilkan merupakan proses tawar menawar.

d.  Menghilangkan adanya perbedaan pendapat.

e.  Sebagai pedoman dalam menyelesaikan persoalan.

13.         Berikut ini yang termasuk salah satu macam demokrasi dilihat dari penyaluran kehendak rakyat adalah…

a.   Demokrasi perwakilan

b.   Demokrasi klasik

c.  Demokrasi modern

d.  Demokrasi rakyat

e.  Demokrasi liberal

14.         Demokrasi Pancasila intinya adalah “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusawaratan perwakilan”. Pengamalannya tampak dalam

a.   Persamaan dan keadilan dalam hukum Nasional

b.   Kekeluargaan dan gotong royong anggota masyarakat bila diundang

c.  Sikap menerima kebijaksanaan atasan yang menguntungkan bawahan

d.  Sikap tenggang rasa dan berjiwa sosial dalam masyarakat tertentu

e.  Sikap mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama

15.         Prinsip dalam pelaksanaan Demokrasi Pancasila adalah…

a.   Adanya persamaan hak dan kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia

b.   Menuntut hidup sejahtera lahir dan batin bagi rakyat Indonesia

c.  Ikut berpartisipasi secara aktif dalam setiap kesempatan demi kepentingan sendiri

d.  Berusaha mencapai kesejahteraan bagi setiap penduduk Indonesia

e.  Setiap orang dengan bebas berbuat sesuai dengan keinginannya

16.         Berikut ini yang bukan merupakan nilai-nilai luhur dalam pengambilan keputusan dengan mufakat bulat adalah…

a.   Persamaan pendapat dari seluruh peserta musyawarah

b.   Sikap saling menghargai dan menghormati pendapat orang lain

c.  Saling memberi dan menerima pendapat yang berbeda

d.  Kebulatan tekad demi kepentingan kelompok

e.  Semangat persatuan dan kesatuan yang kokoh

17.         Demokrasi yang berintikan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan berpangkal tolak pada paham kekeluargaan dan kegotongroyongan adalah demokrasi….

a.   Presidensial                                            d.  Liberal

b.   Pancasila                                               e.  Sosialis

c.  Parlementer

18.         Demokrasi Pancasila merupakan bentuk atau cara pengambilan keputusan (Demokrasi Politik) yang di cerminkan oleh sila ke empat, yakni: “ Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” pengertian tersebut terkandung dalam aspek…

a.   Formal                                                     d.  Material

b.   Normatif                                                   e.  Operatif                

c.   Perwakilan

19.         Makna yang terkandung dalam pasal 28 UUD 1945 adalah…

a.   Kebebasan berbicara dan berorganisasi sesuai dangan undang-undang

b.   Kebebasan berpendapat sesuai dengan keinginan

c.   Kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan

d.  Bebas mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak

e.  Berkewajiban mematuhi hukum yang berlaku

20.         Ciri utama dari masyarakat madani adalah…

a.   Masyarakat yang mandiri dan tidak begitu tergantung kepada pemerintah

b.  Pemerintah selalu turut campur terhadap segala aspek kehidupan masyarakat

c.   Rendahnya keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik

d.   Maraknya tindak pidana, korupsi,kolusi dan nepotisme

e.  Militer berpartisipasi aktif dalam politik

21.         Masyarakat Madani pada mulanya berasal dari dunia barat yang dikenal dengan istilah…

a.   Good governance                                              d.  Polis

b.   Demokratos                                             e.  Egaliter

c.  Civil Society

22.         Dibawah ini merupakan salah satu pencerminan sikap demokrasi, dalam kebebasan pers adalah…

a.   Memahami pendapat orang lain

b.   Menolak pendapat orang lain

c.   Mengkritik pendapat orang lain

d.  Mempelajari pendapat orang lain

e.  Menghormati pendapat orang lain

23.         Berikut ini merupakan salah satu perbuatan yang mencerminkan penerapan demokrasi dilingkungan tempat tinggal adalah…

a.   Menyelesaikan masalah melalui keputusan ketua RT

b.   Mempengaruhi tetangga agar sependapat dengannya

c. Tidak mengikuti rapat Desa karena tidak berkaitan dengan urusan pribadinya

d.  Memegang teguh pendiriannya

e.  Aktif mengikuti kegiatan dialog/ musyawarah di Desa

24.         Rakyat yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun adalah prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan pemilu adalah…

a.   Langsung                                                            d.   Jujur dan adil

b.   Rahasia                                                   e.   Bebas

c.  Umum

25.         Contoh sikap yang tidak sesuai dengan konsep berserikat dan mengeluarkan pendapat dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila adalah…

a.  Penuh semangat sehingga disenangi oleh peserta lain

b.  Mengabaikan akal sehat dalam menyelesaikan masalah

c.   Berunding demi lancarnya pengambilan keputusan

d.   Meninggalkan tempat musyawarah karena ada kepentingan

e.   Berargumentasi pada setiap pendapat yang di kemukakan

26.         Pengertian keterbukaan adalah…

a.   Kejujuran hati seseorang dalam melakukan perbuatan atau ucapan sesuai  

      dengan kenyataan

b.   Keterusterangan seseorang untuk memberikan kejelekan orang lain

c.   Keterbukaan seseorang untuk memberitahu kelemahan keluarganya

d.  Terus terang kepada orang lain tentang kesalahan orang lain

e.  Menutup-nutupi perbuatan yang tidak baik

27.         Dalam masa keterbukaan atau transparansi dapat di benarkan melakukan unjuk rasa atau demontrasi. Namun harus sesuai dengan…

a.   UU No.8 Tahun 1997                            d.   UU No.  9 Tahun 1998

b.   UU No 9 Tahun 1997                            e.   UU No.10 Tahun 1998

c.   UU No.7 Tahun 1998

28.         Keterbukaan penyelenggaraan bernegara adalah salah satu ciri…

a.   Pemerintahan Liberal                           d.   Pemerintahan yang transparan

b.   Pemerintahan demokrasi                                 e.   Pemerintahan otoriter

c.   Pemerintahan bebas

29.         Menggelapkan atau memakai uang negara untuk kepentingan pribadi disebut…

a.   Nepotisme                                                           d.   Korupsi

b.   Pungli                                                      e.   Kompensasi

c.  Kolusi

30.         Dampak dari tidak transparansinya penyelenggaraan pemerintah adalah sebagai berikut adalah…

a.   Praktek penyelundupan

b.   Manipulasi pajak

c.  Banyak penyelenggara negara yang bertindak KKN

d.  Penyelenggara negara berbuat sesuai tugas dan tanggung jawab

e.  Menimbulkan adanya ketidak puasan hokum

31.         Sikap adil dan bijaksana harus diterapkan karena…

a.   Menguntungkan diri sendiri

b.   Menguntungkan kelompok

c.   Menguntungkan lingkungan

d.  Sesuai dengan amanat pemerintah

e.  Merupakan kewajiban moral

32.         Good Governance adalah…

a.   Tata kelola pemerintahan yang baik

b.   Transparansi anggaran

c.  National leadership

d.  Keterbukaan pemerintahan

e.  Keadilan dan keterbukaan

33.         Faktor kunci keberhasilan Good Governance adalah…

a.   Komitmen dan national leadership    d.   Pemerintah yang kuat

b.   Modernisasi birokrasi                            e.   Keadilan sosial

c.  Pemerintah yang akuntabel

34.         Salah satu faktor yang dapat menjamin tercapainya suatu kebenaran dan keadilan adalah…

a.   Terjaminnya kesejahteraan para penegak hukum

b.   Di berlakukannya hukum secara pandang bulu

c.  Adanya jaminan dan kepastian hukum

d.  Terbukanya proses peradilan yang bebas

e.  Adanya undang-undang yang berlaku

35.         Contoh keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara antara lain…

a.   Melaksanakan pemilu dengan aman dan tertib

b.   Menghitung hasil suara pemilu di hadapan umum

c.  Menjadikan pemilu sebagai pesta rakyat

d.  Memberi petunjuk tentang cara pemilu

e.  Melaksanakan pemilu berdasarkan undang-undang

36.         Dalam pemerintahan yang terbuka…

a.   Semua informasi pemerintah boleh diakses publik

b.   Boleh ada pengecualian kebebasan informasi

c.  Semua informasi pejabat boleh diakses pers

d.  Presiiiden tidak boleh memiliki informasi

e.  Parlemen tidak boleh memiliki informasi

37.         Keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang yang menjadi bagiannya adalah pengertian dari keadilan…

a.   Distributif                                                 d.  Konvensional

b.   Kodrat alam                                             e.  Moral

c.  Komutatif

38.         Era keterbukaan tidak hanya memberikan kemajuan tetapi juga menimbulkan dampak negative dibidang budaya, yaitu…

a.   Uji coba senjata nuklir di kawasan laut

b.   Masuknya aneka makanan di Indonesia

c.  Pergaulan bebas dan pornografi

d.  Dibukanya jaringan Internet

e.  Digunakannya OHV di sekolah

39.         Keadilan yang berhubungan dengan distribusi jasa dan kemakmuran menurut kerja dan kemampuan. Pernyataan diatas merupakan pengertian dari keadilan…

a.   Komutatif                                     d.   Kodrat alam

b.   Ditributif                                      e.   Legalitas

c.  Konvensional

40.         Demokrasi sangat memerlukan adanya keterbukaan ini adalah pendapat dari…

a.   David Beetham                          d.   Clifforb Greetz

b.   Kevin Boyle                                e.   John Rawls

c.  Robert A Dahl

TUGAS PERTEMUAN 7.

nama kelompok :

1. aufa millatul haqq

2. briggita kurniasari 

3. ning firdausyi ariani 

4. novie lilisia sekar

SOAL !

1.       Gambarkan apa yang dimaksud dengan masyarakat madani

2.        Apakah masyarakat madani sudah terwujudkan dimasyarakat indonesia

3.        Apa yang dimaksud dengan budaya demokrasi

4.       Jelaskan budaya demokrasi Liberal, Komunis dan Pancasila

5.       Sebutkan minimal 5 perbedaan antara demokrasi Liberal, Komunis dan Pancasila (Tabel)

6.       Deskripsikan prinsip-prinsip demokrasi

7.       Sebutkan makna dari budaya demokrasi

Jawaban !

1.       Masyarakat Madani adalah masyarakat yang demokratis dan menghargai Human Dignity atau hak-hak tanggung jawab manusia (yang dirumuskan PBB)

2.       Belum, karena belum bisa memiliki ciri-ciri masyarakat madani, seperti : Belum bisa hidup mandiri(masih bergantung dengan Negara-negara lain), masih belum maksimal dalam memberdayakan masyarakat dalam mengolah sumber daya yang ada dan masih terlibat dalam persaingan untuk merebut kekuasaan.   

3.       Budaya demokrasi adalah pola-pola sikap dan orientasi politik yang bersumber dari nilai-nilai dasar demokrasi yang seharusnya dimiliki oleh setiap warga Negara dari system politik demokrasi

4.        Demokrasi Liberal adalah demokrasi yang dimana Negara memberikan kebebasan kepada masing-masing warga negaranya dan tidak mengatur kehidupan warga negaranya.

Demokrasi komunis adalah demokrasi yang mengatur kehidupan warganya dan segala sesuatunya menjadi milik negaranya untuk mencapai hal tersebut Negara atau pemimpin mengunakan cara kekerasan atau pemaksaan.

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” dilaksanakan dengan rahmat Tuhan YME serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaa bagi seluruh rakyat Indonesia.

5.        

No	Liberal	Komunis	Pancasila
1.	Mempercayai adanya Tuhan	Tidak mempercayai adanya Tuhan	Mempercayai adanya Tuhan
2.	Mengutamakan kepentingan individu	Mengutamakan kepentingan individu	Mementingkan kepentingan bersama/kelompok
3.	Menghargai pemikiran manusia	Tidak mengakui adanya hak asasi manusia	Menghargai pemikiran manusia
4.	Tidak mengatur kehidupan warga negaranya	Mengatur kehidupan warga negaranya dan segala sesuatunya menjadi milik negara	Mengatur kehidupan warga negaranya berdasarkan “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”
5.	Kekuasaan dipegang oleh pemerintah yang memiliki hak	Kekuasaan dipegang oleh satu golongan	kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”

6.       Prinsip-prinsip demokrasi :

a.       Pemerintah berdasarkan konstitusi : pemerintah yang berdasarkan Undang Undang Dasar

b.      Pemilihan umum yang demokratis : berdasarkan azas LUBERJURDIL

c.       Otonomi daerah : hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan

d.      Pembuatan Undang-Undang : perubahan undang-undang disesuaikan dengan perubahan zaman

e.      System peradilan yang independen : peradilan yang ada diIndonesia tidak selalu bergantung pada pemerintahan atau lembaga yang lainya

f.        Kebebasan pers : hak yang diberikan oleh konstitusional atau perlindungan hukum yang berkaitan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebarluaskan, pencetakan dan penerbitkan surat kabar, majalah, buku atau dalam material lainya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah.

g.       Perlindungan HAM : perlindungan kepada masyarakat tentang hak asasi manusianya yang mana hak itu merupakan hak yang diberi TUHAN sejak lahir.

h.      Kebebasan berserikat / berorganiasi dan mengeluarkan pendapat : masyarakat dibebaskan untuk mengeluarkan pendapat atau memiliki kebebasan untuk memeluk agama yang di inginkan

7.       Makna budaya demokrasi :

1.       Bersedia menerima kesalahan atau kekalahan secara dewasa dan ikhlas

2.       Kesediaan para pemimpin untuk senantiasa mendengar dan menghargai pendapat warganya

3.       Memiliki kejujuran dan integritas

4.       Memiliki rasa malu dan bertanggung jawab kepada publik

5.       Menghargai hak-hak kaum minoritas

6.       Menghargai perbedaan yang ada pada rakyatnya

7.       Mengutamakan musyawarah atau kesepakatan bersama untuk menyelesaikan masalah-masalah kenegaraan

MATERI PERTEMUAN 3 PKN

NING FIRDAUSYI ARIANI /XI-AKSEL (17)
firdausyiarianining@gmail.com

1. Budaya politik tradisonal
- para pemimpin harus berasal dari pribumi dan beragama islam
- paham / prinsip yang ada pada kalangan masyarakat jawa
- usia ketentuan sebagai presiden dalam pencalonan nya berusia 40 tahun
- ketentuan dalam berkerja harus minimal lulusan SMA
- patronclaen, " hubungan antara tuan dg pelayan nya" / " hubungan antara bos dengan bawahan nya,"
- yang menjadi pemimpin / presiden harus keturunan darah biru ( konglomerat )
- lebih mengutamakan kuantitas

2. Budaya politik islam
- para pemimpin harus beragama islam
- berdasarkan agama yang mayoritas

3. Budaya politik modern
-*. kebalikan dari budaya politik modern

*) Dampak perkembangan tipe politik yang sesuai dengan perkembangan sistem politik yang berlaku:

A. Sistem politik tradisional, yang terdiri atas:
1. Sistem politik parokial yaitu budaya politik yang tingkat partisipasi politiknya sangat rendah. sistem ini termasuk politik tradisional.
2. Sistem politik patrimonial yaitu didasarkan pada garis keturunan ayah. Sedang kan, Patriakal yaitu didasarkan pada garis keturunan ibu.
3. Sistem politik feodal artinya kuno, jadul, jahiliyyah. Contoh :
- Jongkok
- perilaku zaudah ," membungkukkan badan sampai mempunyai rasa takut"
- yang bisa bersekolah hanyalah anak dari bangsawan saja.
- perempuan di berlakukan sebagai barang, kehormatannya di rendahkan.
- partai ABS ( Asal Bapak Senang ), " didepan tidak berani sedangkan di belakang mengolok olok"

B. Sistem politik antara tradisional dan modern, yaitu sistem politik kerajaan birikrasi. contoh negara yang menganut sistem politik ini adalah Inggris, Arab Saudi, Belanda.

C. Sistem politik modern yang terdiri atas:
    1. Sistem politik demokrasi. Contoh negara yang menganut sistem politik demokrasi yaitu Indonesia dan Amerika
    2. Sistem politik kediktatoran (notoriter dan totaliter ). Contoh negara yang menganut sistem politik kediktatoran yaitu jepang, prancis, jerman

TUGAS BAB 1 SEMESTER 1

NING FIRDAUSYI ARIANI - XI AKSEL / 17

firdausyiarianining@gmail.com

  

*) Sumber tentang politik kaula pada zaman soeharto ( partai ABS ( Asal Bapak Senang ))

http://beniqnamaharani.blogspot.com/2012/08/kebijakan-suharto.html

http://politik.kompasiana.com/2012/05/30/budaya-politik-yang-berkembang-di-indonesia-466971.html

http://sksejarahui.blogspot.com/2015/01/pemikiran-tradisionalisme-jawa-soeharto.html

*) Budaya politik parokial yaitu budaya politik yang tingkat partisipasi politiknya sangat rendah.

Contoh budaya politik parokial yakni,

1.      masyarakat pada suku-suku pedalaman yang mana mereka belum mengenal betul siapa pemimpin negara mereka.

2.       tidak ikut serta sama sekali dalam pemilu

3.      melepaskan diri dari wilayah negara.

4.      Kelompok masyarakat yang marginal.

5.      Kelompok agama.

*) Budaya politik kaula (subjek),yaitu budaya politik yang masyarakat yang bersangkutan sudah relatif maju baik sosial maupun ekonominya tetapi masih bersifat pasif.

Contoh Budaya Politik Subjek/Kaula yakni ,

1.        Masyarakatajawaa(keraton)bdijogja.(hanya mengikuti perintah, tidak memberikan aspirasi),

2.        Kelompok kelompok orang yang pasif dia hanya mementingkan kegiatan tertentu.,

3.        Kelompok yang pekerja nya berpindah pindah. Contohnya, pedagang kaki lima, sopir.,

4.        Golongan yang hanya mengikuti politik yang menang saja tp, tidak aktif didalam nya.,

5.     Kelompok yang merasa yang tidak diuntungkan oleh kebijaksanaan golongan yang kuat atau yang  menang.

*) Budaya politik partisipant yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik yang sangat tinggi. Masyarakat mampu memberikan opininya dan aktif dalam kegiatan politik.

Contoh Budaya Politik partisipant yakni,

1.      Menjauhkan diridari perbuatan perbuatan yang melanggar perbuatan hukum.

2.      Menciptakan disiplin dalam segala aspek kehidupan .

3.      Berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan.

4.      Membangun hak pilih dengan sebaik baiknya.

5.      Bermusyawarah untuk menyelesaikan segala permasalahan.

6.      Taat dan patuh terhadap aturan dam hukum yang berlaku.

7.      Kritisme dalam mewujudkan pemilu LUBER dan JURDIL

8.      Harus mandiri dan independen.

*) Perilaku politik (Politicel Behavior)

Perilaku politik dapat dinyatakan sebagai keseluruhan tingkah laku pelaku politik  dan warga negara yang telah saling memiliki hubungan antara pemerintah, dan antar kelompok masyarakat dalam rangkah proses pembuatan, pelaksanaan dan penegakan keputusan politik. Contoh nya

·         Melakukan pemilihan untuk memilih wakil rakyat / pemimpin

·         Mengikuti dan berhak menjadi insan politik yang mengikuti suatu partai politik atau parpol , mengikuti ormas atau organisasi masyarakat atau lsm lembaga swadaya masyarakat

·         Ikut serta dalam pesta politik

·         Ikut mengkritik atau menurunkan para pelaku politik yang berotoritas

·         Berhak untuk menjadi pimpinan politik

·         Berkewajiban untuk melakukan hak dan kewajibannya sebagai insan politik guna melakukan perilaku politik yang telah disusun secara baik oleh undang-undang dasar dan perundangan hukum yang berlaku

*)Budaya Politik ( Political Cultural)

Menurut Almon dan Verba, Budaya politik adalah suatu sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya,dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada di dalam sistem itu.contoh budaya politik adalah budaya politik parokial, budaya politik kaula ( subject), budaya politik partisipant.(masing masing contoh sudah di jelaskan diatas.)

*)Kelompok Kepentingan ( Interest Group )

Merupakan kelompok atau organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah tanpa berkehendak memperoleh jabatan publik.contohnya, KORPRI(KORP pegawai republik indonesia) , PGRI( persatuan guru republik indonesia), TNI ( tentara nasional indonesia), POLRI (kepolisian republik indonesia ), Ikatan Dokter Indonesia , serikat perdagangan dan serikat pengusaha, persatuan warga batak di jakarta.

*)Kelompok Penekan (Presseru Group )

Dalam pandangan Stuart Gerry Brown, kelompok penekan merupakan kelompok yang dapat memengaruhi atau bahkan membentuk kebijaksanaan pemerintah. Contohnya ialah, Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Nasib Petani, Lembaga Swadaya Masyarakat Penolong Korban Gempa, organisasi kepemudaan, dan organisasi pembela hukum dan HAM,Yayasan atau Badan Hukum lainnya,Organisasi Lingkungan Hidup.